Pemerintah Gelontorkan Rp10 T untuk Kembangkan Energi Bersih

Trending 1 year ago

Pemerintah menggelontorkan biaya RP10 triliun untuk PLN, SMF dan BPDLH dalam rangka pengembangan daya bersih. Pemerintah menggelontorkan biaya RP10 triliun untuk PLN, SMF dan BPDLH dalam rangka pengembangan daya bersih. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menggelontorkan biaya RP10 triliun untuk PT PLN (Persero), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka pengembangan energi bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan biaya tersebut bakal diberikan dalam corak penyertaan modal negara (PMN) dan pooling fund musibah (PFB) melalui penandatanganan letter of commitment (LoC).

"Kami berambisi tentu biaya nan berasal dari duit rakyat bisa hasilkan faedah nan maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Jumat (16/12).

Lebih rinci, PLN mendapat biaya sebesar Rp5 triliun, SMF sebesar Rp2 triliun, dan BPDLH sebesar Rp3 triliun. Dana investasi kepada PLN berupa PMN Rp5 triliun digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapabilitas usaha.

Hal itu dilakukan demi meningkatkan keahlian pendanaan perusahaan untuk membiayai pembangunan prasarana ketenagalistrikan.

"Sebesar Rp2,44 triliun digunakan untuk membiayai proyek pengedaran termasuk pembangkit EBT listrik desa (lisdes) penunjang program lisdes," imbuh Sri Mulyani.

Menurutnya, tak hanya rasio elektrifikasi nan bakal meningkat dari investasi ini, namun juga bakal berkontribusi pada peningkatan bauran daya baru terbarukan (EBT) nan bermuara pada pengurangan emisi dari pembangkit tenaga fosil.

Sementara, untuk PMN Rp2 triliun kepada SMF diberikan guna mendukung program satu juta rumah lantaran nantinya perusahaan mempunyai kapabilitas menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya SMF dilakukan dengan menyediakan sumber biaya jangka menengah alias jangka panjang kepada penyalur KPR program akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Sementara, alokasi Rp3 triliun kepada BPDLH dalam corak PFB alias biaya berbareng penanggulangan musibah (DBPB) bakal digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan rimba berkelanjutan, pengendalian kebakaran rimba dan lahan, serta pemulihan lahan gambut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)

[Gambas:Video CNN]

More
Source Investing
Investing